Singapura Latih 105 Ribu Warga soal AI, Indonesia Baru Menyusun Aturan

TeknologiOleh Vokara Editorial Board14 Oktober 2026± 7 menit baca

Robot riset PR2 dengan lengan artikulasi canggih — Kredit foto: Oleg Alexandrov, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons.

Pada 2025, lebih dari 105 ribu orang di Singapura mengikuti pelatihan kecerdasan artifisial yang didukung SkillsFuture Singapore, tersebar di 137 ribu tempat pelatihan dan sekitar 1.600 kursus. Di saat yang sama, Indonesia mencatat angka yang kontradiktif: sekitar 80 persen masyarakat sudah memakai AI, tetapi kontribusinya terhadap produktivitas baru sekitar 13 persen. Dua angka itu merangkum dua pendekatan berbeda, dan jarak di antaranya menarik untuk dibaca dengan tenang.

Dua Kecepatan yang Berbeda

Singapura memulai lebih dulu dan lebih terpusat. National AI Strategy, atau NAIS, diluncurkan pada 2019 dan diperbarui menjadi NAIS 2.0 pada Desember 2023. Pada Februari 2026, Perdana Menteri Lawrence Wong membentuk National AI Council untuk memberi arah strategis. Tiga bulan kemudian, pemerintah merilis pembaruan NAIS dengan 10 prioritas baru.

Anggaran juga bicara. Ada Enterprise Compute Initiative senilai S$150 juta untuk membantu perusahaan mengakses komputasi cloud, pelatihan, dan pendampingan teknis. Lebih dari 70 perusahaan mendirikan AI Centres of Excellence di Singapura, unit khusus yang mengembangkan dan menerapkan AI untuk kebutuhan bisnis. Ekosistemnya dibangun dari tiga arah sekaligus: pekerja dilatih, perusahaan dibantu alat dan komputasi, dan pemerintah memimpin dari depan.

Indonesia juga tidak diam. Strategi Nasional AI 2020-2045 sudah ada sejak lama, dan pemerintah kini menyelesaikan dua Peraturan Presiden: satu tentang etika penggunaan AI, satu tentang peta jalan AI nasional. Per September 2026, kedua aturan tinggal menunggu tanda tangan Presiden. Rancangannya melibatkan 400 orang dari 40 kementerian dan lembaga serta pihak swasta, dan sudah melalui konsultasi publik. Artinya, kerangka kerja sudah di depan mata, tetapi belum berlaku saat adopsi masyarakat justru melesat.

Apa yang Sebenarnya Diukur Singapura

Angka 105 ribu itu bukan target yang dipasang di poster. Itu realisasi yang dilaporkan ke Parlemen pada Februari 2026 oleh Menteri Senior Negara Bidang Pendidikan, Janil Puthucheary. Pemerintah Singapura menyatakan tidak menetapkan target jumlah pekerja yang ikut pelatihan, tetapi mempermudah jalan: kursus disubsidi, kredit SkillsFuture bisa menutup biaya sendiri, dan daftar kursus dikurasi agar pekerja tahu urutan belajarnya.

Sasaran besarnya lebih dari pelatihan. Singapura ingin memiliki 100 ribu individu yang "AI-fluent", yaitu orang yang bisa menggabungkan keahlian bidangnya dengan AI untuk menyelesaikan pekerjaan nyata, pada 2029. Ambisinya bukan membuat semua orang jadi programmer, melainkan membuat AI melekat dalam pekerjaan sehari-hari: guru, pegawai negeri, sampai staf administrasi. Ada dua contoh yang sudah berjalan. Markly, asisten penilaian berbasis AI, diuji di 18 sekolah untuk membantu guru memeriksa pekerjaan tulisan tangan. LangBuddy, chatbot suara, membantu siswa berlatih bahasa ibu di 10 sekolah menengah. Dua-duanya kecil, tetapi menunjukkan pola: AI masuk lewat pekerjaan yang sudah ada, bukan lewat slogan.

Registry Agen AI dan Pemerintah yang Memakai AI Lebih Dulu

Bagian menarik dari pendekatan Singapura adalah negaranya sendiri yang jadi pengguna pertama. GovTech sedang membangun registry agen AI untuk 150 ribu pegawai publik. Registry itu melacak kepemilikan dan aktivitas setiap agen AI, semacam kartu identitas untuk perangkat lunak yang bisa mengambil keputusan dan bertindak atas nama manusia.

Mereka juga menyiapkan AI Assistant Desk, asisten digital aman untuk seluruh pegawai pemerintah, dengan aturan yang bisa dikustomisasi dan batas aksi yang ketat, misalnya larangan menghapus berkas atau mengirim surel ke luar tanpa izin. Sejak Januari 2026, GovTech memakai uji penetrasi otomatis berbasis AI untuk sekitar 2.000 sistem pemerintah. Prinsipnya jelas: kalau negara ingin warganya memakai AI dengan percaya, negara harus menunjukkan caranya memakai dengan aman.

Indonesia: Adopsi Tinggi, Produktivitas Rendah

Di Indonesia, persoalannya berbeda. Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi, Edwin Hidayat Abdullah, menyebut kesenjangan yang jarang dibahas terbuka: masyarakat memakai AI dalam jumlah besar, tetapi manfaat produktivitasnya belum sepadan. Angka 80 persen adopsi dengan 13 persen kontribusi produktivitas menggambarkan pemakaian yang masih dangkal, banyak yang mencoba tetapi belum mengubah cara kerja.

Edwin menyatakan regulasi yang disusun ditujukan sebagai pendorong agar AI dipakai lebih produktif, bukan alat kepatuhan semata. Laporan UNESCO yang dikutipnya mengingatkan risiko yang lebih besar daripada kebocoran data: AI bisa memperlebar kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin, antara yang berpendidikan dan yang tidak. Di titik ini, urusan AI berhenti menjadi soal teknologi dan menjadi soal pemerataan.

Skala kesenjangannya juga soal infrastruktur. Edwin menyebut kedaulatan digital tidak cukup dibangun dengan pusat data dan keamanan siber, tetapi menuntut keterlibatan di seluruh rantai: energi, semikonduktor, model, sampai aplikasi. Patrick Dannacher dari ITSEC Asia menambahkan bahwa kemandirian menuntut operator nasional yang mampu menjalankan layanan strategis, dari listrik sampai perbankan, tanpa bergantung pada penyedia asing. Dua pernyataan itu menunjukkan kerja rumah Indonesia bukan hanya pelatihan, tetapi juga ekosistem yang menopangnya.

Yang Sudah Berjalan tanpa Menunggu Perpres

Ada program yang tidak menunggu regulasi selesai. Badan Pengembangan SDM Komdigi menjalankan AI Talent Factory, kerja sama dengan JICA, yang pada 2025 melatih 34 peserta dan pada 2026 memperluas ke 98 peserta bersama tiga kampus: Universitas Brawijaya, ITS, dan UGM. Hasilnya bukan sertifikat, melainkan produk: sistem deteksi judi online, penangkal disinformasi, pemetaan kemiskinan, dan pemantauan isu publik. Proyek keduanya berjalan Desember 2026 sampai November 2028 dengan pendampingan ahli AI Jepang.

Skala yang lebih besar datang dari Digital Talent Scholarship, yang menurut dokumen perencanaannya telah melatih lebih dari 650 ribu peserta sejak awal, dengan ratusan ribu di antaranya memperoleh sertifikasi. Angka ini menunjukkan Indonesia mampu menyelenggarakan pelatihan massal. Pertanyaannya bukan kemampuan mengumpulkan orang, melainkan apakah pelatihan itu berujung pada pekerjaan yang lebih produktif atau sertifikat yang bertambah tanpa perubahan cara kerja.

Ada satu perbedaan mendasar dalam cara mengukur. Singapura melaporkan pelatihan dari sisi orang dan hasil: berapa yang ikut, berapa kursus, kursus apa, dan apa target keahliannya. Indonesia lebih banyak melaporkan dari sisi program: berapa anggaran, berapa batch, berapa alumni. Dua cara ini sama-sama valid, tetapi hanya yang pertama membuat publik bisa menilai apakah uang dan waktu berubah menjadi kemampuan.

Pelajaran yang Bisa Dipetik

Ada empat hal dari Singapura yang masuk akal untuk diadaptasi tanpa perlu APBD raksasa. Pertama, hitung dan umumkan angkanya. Singapura melaporkan realisasi pelatihan ke Parlemen; publik bisa menilai apa yang berjalan dan apa yang tidak. Indonesia punya program besar, tetapi angka realisasi per tahun sulit diikuti orang biasa.

Kedua, sambungkan pelatihan dengan pekerjaan nyata. SkillsFuture mengarahkan orang ke kursus yang relevan dengan kariernya; AI Talent Factory membuat peserta membangun produk untuk masalah publik. Dua-duanya menghindari jebakan "pelatihan demi pelatihan".

Ketiga, jadikan pemerintah pengguna terdepan. Registry agen AI dan asisten digital untuk 150 ribu pegawai adalah cara Singapura belajar memakai AI dalam skala besar sebelum menuntut warganya. Keempat, cepat dalam menetapkan aturan. Perpres AI Indonesia dijadwalkan terbit 2026; ketepatan waktu itu akan menjadi ujian pertama keseriusan tata kelolanya.

Yang Layak Diikuti Pembaca

Untuk ke depan, ada beberapa hal yang bisa dipantau tanpa keahlian khusus. Kapan Perpres AI resmi terbit, dan apakah isinya benar-benar mencakup etika penegakan, bukan hanya imbauan. Angka realisasi pelatihan digital tiap tahun, bukan hanya jumlah pendaftar. Dan yang paling menentukan: apakah program seperti AI Talent Factory akan direplikasi ke kampus-kampus lain dengan model yang sama, atau berhenti sebagai proyek percontohan.

Bagi individu, pelajaran praktisnya sederhana dan tidak perlu menunggu kebijakan apa pun. Adopsi tinggi tanpa produktivitas biasanya berarti pemakaian yang berhenti di tahap coba-coba. Memilih dua atau tiga alur kerja nyata, lalu memakai AI untuk memangkas waktunya secara terukur, jauh lebih berharga daripada mengoleksi puluhan kursus. Skala nasional dibangun dari kebiasaan kecil yang diulang jutaan kali.

Ini juga berlaku untuk organisasi kecil dan menengah. Sebuah usaha dengan lima karyawan tidak butuh pusat keunggulan AI; ia butuh kebiasaan mencatat pekerjaan yang paling memakan waktu, lalu menguji satu alat pada satu pekerjaan itu saja. Evaluasi sederhana: pekerjaan itu selesai lebih cepat atau lebih rapi? Kalau tidak, tinggalkan dan coba pekerjaan berikutnya. Cara belajar semacam ini tidak menunggu Perpres, tidak menuntut anggaran, dan hasilnya bisa dirasakan dalam hitungan minggu.

Penutup

Singapura menunjukkan bahwa mendorong warga memakai AI adalah pekerjaan negara: dianggarkan, diukur, dan dilaporkan. Indonesia sedang menyiapkan instrumen hukumnya dan sudah punya modal penting, yakni adopsi masyarakat yang tinggi dan program pelatihan massal yang berjalan. Yang belum bertemu adalah potongan terakhirnya: jalur dari "sudah memakai" menuju "memakai untuk hasil yang terukur". Jarak antara 80 persen dan 13 persen itulah yang layak menjadi pekerjaan rumah bersama, jauh sebelum pertanyaan soal kedaulatan AI sampai ke ruang sidang.

Sumber

Coba Vokara

Ubah rekaman rapat menjadi transkrip dan notulen rapi dalam hitungan menit.

Mulai gratis