Klaster Mewah Lapas Cibinong: Bisnis Fasilitas di Balik Jeruji

SosialOleh Vokara Editorial Board14 Oktober 2026± 8 menit baca

Gerbang Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tasikmalaya dengan lambang Garuda — Kredit foto: Mirani Pramitasari, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.

Pada 23 September 2026, tim Ombudsman RI menunggu tiga puluh menit di resepsionis Lapas Kelas IIA Cibinong tanpa penjelasan, lalu dinyatakan tidak boleh masuk. Dari kursi di kantin lapas, seorang petugas keamanan menyebut pagar kayu tinggi di kejauhan sebagai rumah dinas kepala lapas. Di area itu pengawas menemukan rumah berpenyejuk udara, sofa, kulkas berisi minuman beralkohol, ruang kebugaran, hingga simulator golf yang sedang dibangun (1). Sebagian bangunan menyerupai penginapan dengan tipe kamar standar sampai superior (1). Temuan itu berujung pada pembongkaran, pemecatan kepala lapas, dan desakan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masuk. Artikel ini mengurai apa yang sebenarnya diperjualbelikan di balik jeruji, mengapa lapas rentan dijadikan ruang bisnis, dan bagaimana pengawasan seharusnya bekerja.

Kronologi: Dari Sidak Ombudsman ke Pembongkaran

Sidak 23 September itu bukan kunjungan pertama. Ombudsman sudah pernah ditolak masuk pada 18 Juni 2026, ketika datang bersama lembaga yang tergabung dalam Kerja Sama untuk Pencegahan Penyiksaan (2). Pada kunjungan kedua, tim tetap dihalangi meski sudah menunjukkan surat tugas. Dari wawancara di area belakang, seorang penghuni mengaku membayar sejumlah uang untuk menempati fasilitas tersebut, meski nilainya tidak disebutkan (4).

Respons kelembagaan bergerak cepat. Pada 25 September, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto bersama Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) menyidak lokasi, dan barang-barang yang sebelumnya terekam sudah dipindahkan lebih dulu (2). Sehari kemudian lima pejabat struktural dinonaktifkan: kepala lapas, kepala pengamanan, kasi pembinaan, kasi keamanan dan ketertiban, serta kepala urusan umum (1). Pada 30 September sepuluh bangunan diratakan dengan alat berat setelah kunjungan Komisi XIII DPR (2). Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi mengundurkan diri pada 1 Oktober sebagai bentuk pertanggungjawaban moral (1). Empat hari setelahnya, 17 pegawai dijatuhi sanksi: satu orang diberhentikan dari ASN, lima direkomendasikan hukuman disiplin berat, dan 11 dijatuhi hukuman disiplin sedang (1).

Anatomi Modus: Apa yang Sebenarnya Diperjualbelikan

Indonesia Corruption Watch (ICW) memetakan sedikitnya lima modus korupsi di dalam penjara sejak 2011. Dua di antaranya paling relevan dengan temuan Cibinong: pemberian fasilitas atau perlakuan khusus kepada narapidana, dan penyalahgunaan izin keluar lapas (1). Bentuknya bisa berupa sel yang berbeda dari penghuni lain, perangkat elektronik, makanan tertentu, ruangan yang jauh lebih nyaman, sampai akses keluar masuk di luar alasan yang dibolehkan (1).

Yang dijual bukan hanya kamar, melainkan posisi di dalam hierarki penghuni. Angka yang terungkap memberi gambaran tarifnya. Di salah satu blok Lapas Cibinong, keluarga pengunjung melaporkan pungutan Rp150.000 per minggu. Di Rutan Kelas I Pondok Bambu, seorang warga binaan menyebut tarif Rp500.000 untuk pindah kamar dan Rp250 juta sekali bayar untuk memasukkan ponsel (2). Untuk klaster Cibinong, Ombudsman baru memegang pengakuan lisan soal pembayaran, tanpa nominal (4).

Aliran uangnya belum terpetakan. ICW mencatat sedikitnya 14 pekerjaan konstruksi dan pendukungnya di areal Lapas Cibinong sepanjang 2015 sampai 2023, dengan total nilai kontrak Rp17,47 miliar. DPR dan kementerian diminta menelusuri apakah bangunan mewah itu terkait paket pengadaan resmi atau berdiri di luar pencatatan aset negara (4). Pertanyaan yang ICW anggap inti sederhana: siapa yang membayar, siapa yang menerima, dan siapa yang memberi fasilitas (1).

Mengapa Lapas Mudah Jadi Ruang Bisnis

Beban sistemnya ekstrem. Pada Juni 2025, penghuni lapas dan rutan nasional mencapai 279.537 orang dengan kapasitas 147.414, atau kelebihan 89,64 persen. Petugas pengamanan hanya 27.341 orang, dengan rasio satu petugas menjaga sekitar 40 warga binaan dalam empat shift (10). Pada April 2026, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mencatat 271.602 warga binaan untuk kapasitas 146.376 (3). Lapas Cibinong sendiri dihuni 1.827 orang dengan daya tampung 845 (2).

Di ruang yang sesak, kenyamanan berubah menjadi barang dagangan. Mantan anggota Ombudsman RI, Adrianus Meliala, menyebut pola semacam ini sulit diawasi karena berlangsung di lingkungan tertutup. "Kalau di polisi, ketika ada polisi menilang lalu minta duit, langsung ketahuan. Tapi kalau di lapas siapa yang tahu? Tidak ada pengawasan dari luar, di situlah pentingnya integritas," katanya kepada DW (3).

Pengawasan internalnya juga rapuh. Direktur Eksekutif Center for Detention Studies, Gatot Goei, menilai penonaktifan pejabat tidak menyelesaikan kultur penyimpangan, sementara lemahnya kepemimpinan membuka celah karena penempatan jabatan belum berbasis meritokrasi (2). Transparency International Indonesia melihatnya serupa: mengganti pejabat ibarat mengganti sopir sementara kendaraannya tetap sama (2). Lokasi itu juga tidak terekam kamera pengawas, sehingga sulit melacak siapa yang keluar masuk (2). Ganjalan lain, Lapas Cibinong pernah menyandang predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani serta Wilayah Bebas dari Korupsi (2).

Tiga Jalur: Disiplin, Maladministrasi, dan Pidana

Penanganan kasus ini berjalan di tiga rel berbeda, dan membedakannya penting agar tidak ada yang terlepas. Rel pertama adalah sanksi kepegawaian. Hukuman terhadap 17 pegawai merujuk Pasal 5 dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Aturan itu memuat 14 poin larangan, mulai dari penyalahgunaan wewenang, menjadi perantara untuk keuntungan pribadi, sampai menerima hadiah terkait jabatan. Konsekuensinya bergerak dari demosi sampai pemberhentian (1).

Rel kedua adalah pengawasan eksternal. Ombudsman bekerja atas mandat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, dan produknya berupa rekomendasi serta saran perbaikan, bukan hukuman (7). Pada 5 Oktober, Ombudsman menyerahkan saran perbaikan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, mencakup permintaan pemeriksaan menyeluruh, penertiban fasilitas dan bangunan yang tidak sesuai ketentuan tanpa meruntuhkannya, serta jaminan kesetaraan perlakuan bagi seluruh warga binaan (7).

Rel ketiga adalah pidana, dan di sinilah KPK diminta masuk. ICW menegaskan pengalaman Sukamiskin menunjukkan jual beli fasilitas dan izin keluar penjara dapat berkembang menjadi suap, sehingga yang perlu diperiksa adalah ada atau tidaknya transaksi dan aliran uang (1). Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebut pemberian fasilitas di luar standar berpotensi membuka ruang transaksi, sejalan dengan kajian KPK yang memetakan titik rawan mulai dari pungutan liar sampai perlakuan istimewa (5). Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hadjar, menilai penyalahgunaan wewenang mengarah ke tindak pidana korupsi, sementara penghalangan terhadap Ombudsman juga berpotensi dipidanakan (3).

Jalur	Landasan	Konsekuensi
Disiplin pegawai	PP Nomor 94 Tahun 2021.	Demosi hingga pemberhentian sebagai ASN (1).
Maladministrasi	UU Nomor 37 Tahun 2008.	Rekomendasi dan saran perbaikan (7).
Pidana	UU Tipikor.	Penyelidikan KPK, kepolisian, atau kejaksaan (5).

Ketiganya bisa berjalan bersamaan, dan Ombudsman menyatakan tidak akan berhenti pada aspek maladministrasi jika pendalaman menemukan indikasi tindak pidana (4).

Pelajaran dari Sukamiskin dan Pola yang Berulang

Fasilitas istimewa di penjara bukan barang baru. Pada Juli 2018, KPK menangkap Kepala Lapas Sukamiskin, Wahid Husen, karena jual beli fasilitas mewah dan izin keluar sel bagi narapidana korupsi (5). Jauh sebelumnya, Gayus Tambunan terlihat menonton pertandingan tenis di Bali pada 2010, Artalyta Suryani menempati ruangan berpenyejuk udara, dan Setya Novanto menikmati kamar yang lebih luas di Sukamiskin (3). ICW mencatat Rachmat Yasin pernah menginap di rumah saat masih berstatus narapidana (1).

Yang berulang bukan hanya jenis fasilitasnya, tetapi juga pola penyelesaiannya. Pejabat diganti, fasilitas dibongkar, lalu persoalan serupa muncul lagi di lapas lain. Setelah kasus Cibinong, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menerbitkan surat Nomor PAS-PK.09.02-1734 tanggal 24 September 2026 tentang penegasan pengawasan serta penertiban barang dan fasilitas pada kamar hunian. Tindak lanjutnya terlihat di Lapas Sukamiskin, yang mencopot penyejuk udara dan panel kayu di fasilitas umum (9).

Reformasi Pemasyarakatan: Yang Berjalan dan Yang Macet

Kerangka hukumnya sebenarnya sudah diperbarui. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menggantikan UU Nomor 12 Tahun 1995 dan menempatkan asimilasi sebagai hak bersyarat, dengan syarat antara lain sudah menjalani setengah masa pidana (2). Dua warga binaan yang ditemukan di area klaster, Ahmad Albani dan Hasan Tjhie, divonis 10 tahun pada Februari 2025. Menurut perhitungan BBC News Indonesia, masa pidana keduanya baru berjalan sekitar satu tahun, jauh dari syarat asimilasi tersebut (2).

Agenda perbaikan juga bergerak. Pemerintah menyiapkan asesmen bagi 40.000 narapidana yang sudah masuk masa asimilasi untuk mengikuti program pengurangan kepadatan, termasuk pembentukan pusat rehabilitasi dan reedukasi (8). Karena lebih dari separuh penghuni terjerat perkara narkotika, revisi UU Narkotika dan Psikotropika didorong dipercepat (8). Kebijakan pemidanaan juga dibuka lewat penerapan KUHP baru yang menyediakan pidana alternatif (8).

Yang tersendat ada di lapangan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menggambarkan hunian yang diisi 185 orang untuk kapasitas 100, dengan 25 orang berbagi satu sel dan satu kamar mandi. Ia menyebut layanan kesehatan tidak memadai, jatah makanan jauh dari standar gizi, dan pasokan air kotor (6). Kepala Bappisus menambahkan bahwa jumlah dan kualitas petugas memang kurang (6).

Yang Bisa Diawasi Publik

Beberapa titik layak diikuti. Eksekusi sanksi bisa diperiksa karena kementerian menyatakan lima pegawai direkomendasikan dijatuhi hukuman disiplin berat dan satu diberhentikan (1). Hasil asesmen 40.000 narapidana juga menentukan, sebab program itu menyentuh akar kepadatan (8). Yang tak kalah penting, kelanjutan penelusuran Ombudsman dan KPK atas dugaan transaksi, termasuk apakah laporan berujung ke ranah pidana (4)(5).

Arus laporan dari bawah perlu dijaga. Pungutan Rp150.000 per minggu terungkap bukan dari audit internal, melainkan dari wawancara Ombudsman dengan keluarga pengunjung (2). Artinya akses keluarga untuk melapor tanpa rasa takut menjadi kunci. Ombudsman juga menyampaikan adanya potensi upaya yang mengarah pada penyuapan terhadap timnya saat kunjungan, dan menyebut temuan Cibinong sebagai puncak gunung es tata kelola lapas serta rutan di seluruh Indonesia (7).

Penutup

Kasus Cibinong jarang dibaca sebagai pasar. Padahal yang dibongkar melampaui sepuluh bangunan: cara kerja yang bertumpu pada standar layanan buruk, ketika ruang sempit dan fasilitas minim menjadi norma, dan kenyamanan berubah menjadi komoditas berharga. Sanksi dan pembongkaran hanya menutup gejala pertama, sementara penentunya ada pada perbaikan kepadatan hunian, rasio petugas, dan transparansi aset negara.

Yang layak diikuti ke depan sederhana: apakah hukuman disiplin berat benar-benar dijatuhkan, apakah asesmen puluhan ribu narapidana berjalan, dan apakah temuan Ombudsman berlanjut menjadi perkara pidana. Tanpa itu, larangan akan selalu kalah cepat dari cara baru menjual keistimewaan di balik jeruji.

Sumber

Coba Vokara

Ubah rekaman rapat menjadi transkrip dan notulen rapi dalam hitungan menit.

Mulai gratis